Indikasi Money Politics Kasus Bank Mandiri

30/08/2008 02:42

Sumber : www.tabloidparle.com

Buntut dari aksi demo Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM) pada 4 Agustus 2007 lalu, berbuah PHK kepada Ketua Umum SPBM, Mirisnu Viddiana. Keputusan tersebut diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta. Namun keputusan itu dinilai cacat hukum karena hakim mengabaikan fakta-fakta hukum, untuk itulah Viddi didampingi Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menggugat keputusan hakim dengan mengajukan kasasi ke Komisi Yudisial (KY).

Kemelut ditubuh Bank Mandiri antara SPBM pimpinan Mirisnu Viddiana dan manajemen Bank Mandiri masih terus bergulir hingga kini. Hampir satu tahun sudah polemik tersebut berjalan, sejak Viddi, panggilan Mirisnu Viddiana. Pada 4 Agustus 2006 lalu, memimpin 1600 karyawan Bank Mandiri dari seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa menuntut perbaikan kesejahteraan karyawan, dan menggugat arogansi manajemen serta menuntut pergantian Direksi Bank Mandiri. Hampir setahun sudah Viddi menjalani masa skorsing lewat beberapa tahapan. Akhirnya Majelis Hakim PHI yang diketuai Heru Pramono, beranggotakan Dudi Hidayat dan Juanda Pangaribuan, pada 22 Juli 2008 lalu memutuskan hubungan kerja (PHK) Mirisnu Viddiana. Dalam keputusan tersebut Viddi, sebagai Ketua SPBM dinilai bertanggung jawab atas aksi unjuk rasa SPBM pada hari Sabtu, 4 Agustus 2007. Pihak manajemen berdalih, aksi demonstrasi itu telah menjatuhkan citra dan nama baik perusahaan. Sanksi atas perbuatan itu berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Disiplin Pegawai (PDP) adalah PHK.

Karena itulah majelis hakim mengamini dalil manajemen Bank Mandiri. Namun keputusan hakim tersebut disinyalir terdapat konspirasi antar manajemen Bank Mandiri dengan Hakim PHI. Untuk itu pada minggu lalu SPBM, OPSI dan PBHI menggelar konfrensi Pers di Jakarta Media Center (JMC) Gedung Dewan Pers, Kebon sirih Jakarta. Pada pertemuan itu mereka menilai majelis hakim telah melegalkan PHK akal-akalan manajemen Bank Mandiri, dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada.

Menurut Totok Yulianto,SH dari PBHI, bila dilihat kepada Putusan PHI No.Perkara: 42/PHI.G/2008/PN.JKT.PST dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara PT Bank Mandiri Persero (Tbk) dengan Mirisnu Viddiana, selaku tergugat yang diputuskan pada tanggal 22 Juli 2008, majelis hakim telah sangat mengabaikan fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh tergugat, serta mengenyampingkan keterangan saksi ahli yang dengan tegas menyatakan tidak dibenarkannya dilakukan PHK oleh pihak PT Bank Mandiri.

Pada kesempatan Yulianto menjelaskan adanya kesalahan nama tergugat Mirisnu Viddiana dalam gugatan penggugat yakni Bank Mandiri yang dalam hukum beracara disebut sebagai error in persona . “Ini adalah sebuah kesalahan prinsip dan mendasar, namun oleh majelas hakim dikesampingkan dan hanya dinyatakan sebagai kesalahan ketik belaka,” jelas Yulianto. Kesalahan lain lainnya menurutnya ada dalam surat kuasa yang disebutkan dalam surat gugatan. Nyata-nyata surat kuasa yang disebutkan tersebut bukan untuk perkara aquo. Karena tanggal dan nomor antara surat kuasa penggugat dengan gugatan yang diterbitkan oleh penggugat sangat berbeda. “Namun lagi-lagi majelis hakim mengesampaikan fakta tersebut dengan alasan salah ketik sehingga eksepsi tergugat ditolak.” Selorohnya.

Dalam kesempatan tersebut Saepul Tavip dari OPSI mencurigai dan kuat menduga danya money politics antara majelas hakim dengan manajeman Bank Mandiri. “Untuk itu demi tegaknya wibawa lembaga peradialan, mereka mendesak kepada Komisi Yudisial untuk memeriksa, dan menindak dengan tegas para hakim yang mengadili perkara tersebut yang telah bertindak tidak obyektif, professional dan proporsional, serta mencederai hukum itu sendiri dengan melegalkan serta melakukan penyeludupan hukum secara sistemik.” Jelas Tavip.

Untuk itulah OPSI,SPBM dan PBHI menyatakan sikap dengan menyerukan kepada seluruh elemen gerakan serikat pekerja/buruh dan kalangan LSM untuk terus mengawasi prilaku hakim di pengadilan Hubungan Industrial di seluruh Indonesia, demi mencegah praktek kotor money politics yang masih sering terjadi di tengah wibawa hukum yang terus merosot dengan terbongkarnya berbagai skandal mafia peradialan.

Mereka juga mendesak kepada Polda Metro Jaya untuk segera sungguh-sungguh menindaklanjuti laporan pengaduan dari Mirisnu Viddiana tentang terindikasi kuatnya adanya tindak pidana kejahatan, yaitu pelanggaran terhadap UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekarja/Serikat Buruh, pasal 28 jo pasal 43 yang dilakukan oleh para pejabat Bank Mandiri.

Selain itu juga mendesak kepada Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI dan komisi IX DPR-RI untuk lebih memberikan perhatian dan perlindungan yang nyata terhadap para pekerja yang berserikat, yang tengah menjalankan fungsi dan kegiatan organisasi dari segala bentuk tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh kalangan pengusaha. “Karena hal tersebut nyata-nyata sebagai bentuk pelanggaran terhadap Konvensi ILO No.87 tentang freedom of association yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia,” jelas Tavif.

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta yang dinilai sangat janggal dan jauh dari rasa keadilan tersebut. Mirisnu Viddiana menyatakan menolak dan mengajukan upaya hukum kasasi ke Komisi Yudisial. Menurutnya manajeman Bank Mandiri lewat PHI mem-PHK dirinya dengan tawaran konpensasi lebih dari 1 Miliar, namun Viddi menolak uang tersebut, “Buat saya bukan soal uang, uang segitu bisa saja habis dalam waktu tertentu, tetapi saya lebih ingin mencari keadilan, yang tetap saya perjuangkan sampai saat ini,” tutur Viddi tegas.

Sementara itu Ketua Majelis Hakim Heru Pramono, ditempat terpisah mengaku tidak mau ambil pusing atas langkah Viddi. “Silakan saja kalau mereka melaporkan kami ke KY. Tapi menurut kami, seandainya mereka tidak puas dengan putusan kami, seharusnya mereka menempuh upaya hukum kasasi yang sudah diatur dalam undang-undang.” Selorohnya.

Heru menegaskan, majelis hakim sudah sesuai menerapkan hukum dalam perkara itu. dia membantah dirinya cenderung permisif atas kesalahan pengetikan nama Viddi dalam gugatan. “Kuasa hukum tergugat sudah menyampaikan keberatannya dalam eksepsi. Kami juga sudah mempertimbangkannya,” tuturnya.

Sementara itu Heru menyayangkan sikap kuasa hukum Viddi yang melaporkan ke kaus tersebut KY. “Kalau setiap pihak yang kalah mengadu ke KY, akan berapa banyak KY menangani aduan itu? Karena mau tidak mau, PHI akan memutuskan siapa yang menang, siapa yang kalah. Kecuali kalau ada perdamaian ya,” selorohnya. (M.TAUFIK RAKHMANTO)

http://www.tabloidparle.com/news.php?go=fullnews&newsid=1921

Dalam iklannya tersebut, Bank Mandiri memuat 6 point dimana setiap point-nya jelas bertentangan dengan realitas /kenyataan sebenarnya dan fakta hukum yang ada.

Dalam surat sanksi yang diberikan Manajemen Bank Mandiri, disebutkan bahwa Pegawai bukan melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun melanggar Peraturan Disiplin Pegawai (PDP) dikarenakan telah melakukan aksi unjuk rasa.

Dikatakan bahwa tindakan pendisiplinan (kecuali PHK) telah berakhir masa berlakunya, adalah sebuah pembohongan terhadap publik karena hampir sebagian pegawai yang menerima surat sanksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan bahwa masa berlaku sanksinya telah berakhir.

Keputusan Pengadilan Hubungan Indutrial yang memutuskan PHK terhadap Mirisnu Viddiana belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Mirisnu Viddiana langsung menyatakan banding/kasasi ke Mahkamah Agung (MA) sehingga status Mirisnu Viddiana adalah masih Pegawai Bank Mandiri.

Dikatakan juga bahwa Bank Mandiri senantiasa memberikan hak-hak pegawainya bahkan telah melebihi hak-hak normatif yang ditetapkan. Padahal Gugatan Class Action tersebut bukan mempermasalahkan hak-hak normatif pegawai, tetapi mengenai tindakan Manajemen Bank Mandiri yang sangat tidak mendasar dalam memberikan Sanksi terhadap pegawai yang melakukan aksi unjuk rasa.

Disebutkan bahwa Bank Mandiri senantiasa tunduk dan patuh kepada seluruh ketentuan yang berlaku serta menghormati proses peradilan class atcion yang sedang berlangsung. Namun apa yang terjadi? Manajemen melakukan tindakan intimidasi dan tekanan-tekanan kepada Wakil dan anggota Class Action. Intimidasi tidak hanya kepada pegawai, tetapi dilakukan sampai kepada keluarga pegawai (isteri, orangtua, anak). Bahkan sampai tulisan ini diturunkan (21 Agustus 2008), pihak Manajemen melalui Pengacaranya (Purbadi dan Kemalsyah) masih melakukan intimidasi terhadap Wakil dan Anggota Kelas. Intimidasi juga dilakukan melalui pengurus Serikat Boneka bentukan manajemen kepada Wakil dan anggota kelas yang intinya agar mengundurkan diri dari Gugatan Class Action.

Apa yang dilakukan manajemen Bank Mandiri dengan melakukan pengumuman seperti ini? Tidak lebih dari ketakutan manajemen Bank Mandiri yang telah melakukan serangkaian tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu Tindak Pidana Anti Serikat dan menunjukkan perbuatan money politics .

Berdasarkan : PERMA No. 1 tahun 2002, Pasal 1e, Pasal 7, Pasal 8;

Penetapan Majelis Hakim No. 636/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel Tanggal 3 Juli 2008

jo Penetapan Majelis Hakim No: 636/Pdt.G/2008/PN JKT Sel, Tanggal 10 Juli 2008

Sehubungan dengan telah ditetapkannya gugatan ini melalui mekanisme gugatan perwakilan kelas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No. 636/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel tertanggal 8 Mei 2008 yang ditujukan terhadap : Agus Martowardojo selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Bambang Setiawan selaku Direktur Compliance & Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kresno Sediarsi selaku Ketua Tim Pertimbangan Kepegawaian A dan Group Head Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Bambang Ari Prasodjo selaku Ketua Pengurus Pusat Mandiri Club selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat. Maka Kuasa Hukum Para Penggugat yang tergabung dalam Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dalam Persidangan pada tanggal 3 Juli 2008 tentang diterimanya prosedural Class Action jo Penetapan Majelis Hakim Tanggal 10 Juli 2008 tentang Notifikasi, yang memerintahkan pada Pengugat untuk memberitahukan kepada seluruh pegawai bank mandiri yang mendapatkan sanksi dikarenakan melakukan unjuk rasa, sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan tersebut adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk pemberian sanksi oleh atasan/ kepala wilayah
masing-masing pegawai atas mandat atau perintah dari Agus Martowardojo selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,
Bambang Setiawan selaku Direktur Compliance & Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kresno Sediarsi selaku Ketua
Tim Pertimbangan Kepegawaian A dan Group Head Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Bambang Ari Prasodjo selaku
Ketua Pengurus Pusat Mandiri Club akibat dari dilakukannya unjuk rasa pada tanggal 4 Agustus 2007 oleh anggota Serikat Pegawai
Bank Mandiri (SPBM);

2. Bahwa oleh karena gugatan tersebut diajukan berdasarkan mekanisme atau acara gugatan perwakilan kelas, maka dalam gugatan ini
yang bertindak sebagai wakil kelas berjumlah 6 orang yang terdiri dari : 1. Mirisnu Viddiana (wakil dari pegawai yang diberikan
sanksi PHK) sebagai wakil kelas I, 2. Eko Heri Susanto (wakil dari pegawai yang diberikan sanksi skorsing/bebas tugas)
sebagai wakil kelas II, 3. Sigit Sudrajat (wakil dari pegawai yang diberikan sanksi peringatan tertulis) sebagai wakil kelas III,
4. Arif Fadilla (wakil dari pegawai yang diberikan sanksi teguran tertulis) sebagai wakil kelas IV, 5. Yetty Prihatiningsih
(wakil dari pegawai yang diberikan sanksi pembinaan atasan) sebagai wakil kelas V, 6. Wilda Hamzah (wakil dari pegawai
yang diberikan sanksi observasi) sebagai wakil kelas VI;

3. Selain bertindak atas nama sendiri, juga bertindak mewakili kepentingan seluruh pegawai bank mandiri yang terkena sanksi akibat
unjuk rasa pada tanggal 4 Agustus 2007;

4. Bahwa apabila saudara/saudari sebagai anggota kelas sebagaimana didefinisikan di atas, saudara berhak mengikatkan diri sebagai
penggugat dalam gugatan ini dan putusan yang akan diberikan kelak oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan
berlaku serta mengikat saudara;

5. Bahwa apabila saudara sebagai anggota kelas sebagaimana didefinisikan diatas, saudara tidak ingin terikat dengan gugatan dan
putusan dimaksud maka saudara dapat membuat pernyataan keluar secara tertulis seperti yang tertera didalam formulir dibawah ini.
Pernyataan tersebut dikirimkan kepada :

a. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
beralamat di jalan Ampera Ray a No. 133, Ragunan, Jakarta Selatan;

b. Para Penggugat c.q. Kuasa Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) beralamat di Mitra
Matraman Blok A2/18, Jl. Matraman Raya No.148, Jakarta Timur 13150 telp. (021)-85918064, 8519675.

6. Bahwa apabila saudara dalam jangka waktu 15 hari sejak diterbitkannya pemberitahuan ini tidak memberikan pernyataan keluar
sebagai anggota kelas, maka saudara terikat serta tunduk pada Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut.

Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 18 Juli 2008

Panitera / Sekretaris

ttd

GUNTING DISINI

F o r m u l i r PEMBERITAHUAN TENTANG PERNYATAAN KELUAR DARI ANGGOTA KELAS

GUGATAN PERWAKILAN KELAS (CLASS ACTION)

Pegawai Bank Mandiri yang Terkena Sanksi Akibat Unjuk Rasa Pada Tanggal 4 Agustus 2007,

Dalam Perkara No. 636/Pdt/2008/JKT.Sel

Kepada Yth,

Kepala Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta selatan c.q. Panitera Muda Perdata

Para Penggugat cq. Kuasa Hukum PBHI

Yang bertanda tangan dibawah ini…………………………………………………….. beralamat di

…………………………………………………………………………………………………… Anggota Kelas…………. sebagaimana

didefinisikan dalam gugatan perkara No. 636/Pdt/2008/JKT.Sel dan sebagaimana diumumkan dalam pemberitahuan di

……………………………………….. tanggal………………………. , dengan ini menyampaikan pernyataan bahwa saya keluar

dari anggota kelas…….. dimaksud. Maka dengan pernyataan ini saya tidak terikat pada segala keputusan yang diberikan

oleh Majelis Hakim Jakarta Selatan dalam perkara tersebut.

Jakarta,………………………… 2008

(Nama Jelas)

NB : Bahwa formulir Notifikasi ini dapat dikirimkan pada alamat sesuai dengan point 5 diatas

Jadi, dapat dipastikan bahwa seluruh pegawai Bank Mandiri tidak ada yang mempunyai :

1. Kartu Kredit

2. Pinjaman/Kredit (rumah, motor, mobil, alat elektronik, handphone)

3. Hutang (Hutang ke Sekolah, Tetangga)

Jika ada pegawai Bank Mandiri yang mempunyai salah satu dari tiga di atas, maka pegawai tersebut telah melakukan sesuatu hal yang tabu.

Apakah ini berarti bahwa seluruh pegawai Bank Mandiri mempunyai harta dengan cara membeli cash alias kontan?

Atau barangkali Direktur Utama beranggapan bahwa gaji pegawai di seluruh lapisan sudah mencukupi kebutuhannya tanpa melihat aspek lain sehingga tidak perlu sampai berhutang.

29 Mei 2008 15:24:52

Pegawai Bank Mandiri Terus Diintimidasi

Esti Nuringdyah

No. 009/SP-PBHI/V/2008

Pegawai Bank Mandiri Terus Diintimidasi

Buntut dari pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, atas perkara pemberangusan hak berserikat, di Bank Mandiri, terus terjadi. Kali ini, pegawai Bank Mandiri menerima slip gaji, yang tidak seperti biasanya. Slip gaji tersebut disertai dengan catatan, bahwa slip gaji tersebut tidak untuk diberitahukan kepada siapapun, dan tidak boleh memberitahukan kepada siapapun perihal adanya sanksi yang diberikan Bank Mandiri atas 300 pegawainya, akibat keberanian mereka memprotes kebijakan Manajemen Bank Mandiri yang dipimpin oleh Agus Martowardojo, dengan cara unjuk rasa.

Kebijakan intimidatif Bank Mandiri,dibuktikan dengan peringatan dalam slip gaji, semakin mempertegas pola kepemimpinan Agus Martowardojo yang sangat tidak peka terhadap hak hak manusia, dalam hal ini adalah hak berserikat, dan hak mengemukakan pendapat. Peringatan melalui catatan dalam slip gaji ini, juga menegaskan sikap anti serikat pekerja.

Intimidasi yang dilakukan secara terus menerus oleh Manajemen Bank Mandiri terhadap pegawainya, adalah bentuk pemberangusan dan menghalang-halangi kebebasan berserikat. Pasal 28 Undang Undang No. 21 Tahun 2000, tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja, menegaskan siapapun dilarang untuk menghalang halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh. Pernyataan dalam slip gaji, setelah sebelumnya beragam sanksi dikenakan oleh Manajemen Bank Mandiri terhadap aktivis Serikat Pekerja Bank Mandiri, mengindikasikan bahwa Bank Mandiri telah melanggar ketentuan Pasal 28 Undang Undang No. 21 Tahun 2000.

Protes melalui unjuk rasa, adalah hak politik yang melekat pada setiap orang, dan juga melekat pada serikat pekerja. Hal ini, telah disepakati pemerintah Indonesia, dengan meratifikasi konvensi International Labor Organization (ILO) No. 87 tentang kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi, melalui Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998. Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementrian Negara Urusan Badan Usaha Milik Negara dan Departemen Tenaga Kerja, tidak boleh tinggal diam. Mendiamkan pemberangusan aktivitas serikat pekerja, adalah bentuk pelanggaran atas konvensi ILO ini.

Manajemen Bank Mandiri yang tidak transparan, termasuk dalam penentuan tinggi rendahnya gaji pegawai, serta adanya pemborosan anggaran, dalam hal ini diperuntukkan untuk kepentingan transportasi dan untuk kepentingan perumahan direksi Bank Mandiri, meski tidak ditempati, adalah hal tersendiri yang meresahkan bagi pegawai Bank Mandiri. Serta berakibat buruk pada upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas publik atas Badan Usaha Milik Negara.

Intimidasi yang terjadi atas pegawai bank Mandiri, juga mengindikasikan bahwa selama ini bentuk ruang aspirasi yang diberikan oleh Manajemen Bank Mandiri, hanya sebuah kiasan belaka. Para pegawai yang memiliki saham di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, juga tidak diperkenankan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan alasan Pegawai Bank Mandiri yang memiliki saham di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, diwakili oleh kepala unit kerja yaitu Group Head dan Regional Manager sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No. 003/UMM/CHC.HMC/2008.

Hal ini sangat bertentangan dengan semangat yang tertuang dalam Pasal 75 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 yang menyatakan ”RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan komisaris, dalam batas Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”. Direksi dan Komisaris Bank Mandiri juga melanggar Pasal 23 AD/ART PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang menyatakan ”tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara”.

Oleh karena itu, kami meminta :

1. Manajemen Bank Mandiri untuk mengembalikan hak 300 orang pegawai Bank Mandiri, secara penuh, dan memberikan ganti kerugian atas tindakan intimidatif yang dilakukan Manajemen PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

2. Secara tegas kepada Manajemen PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk memberikan ruang kepada para pegawai yang memiliki saham untuk dapat mengikuti RUPS BANK MANDIRI;

3. Kementrian Negara Urusan BUMN, sebagai pemegang saham mayoritas,untuk mengevaluasi kepemimpinan Agus Martowardojo, dalam kaitannya dengan kebijakan Sumber Daya Manusia dan transparansi kebijakan, termasuk kebijakan penganggaran dan penggajian;

4. Departemen Tenaga Kerja untuk merevitalisasi fungsinya sebagai Badan Pengawas Ketenagakerjaan, termasuk menjamin perlindungan pelaksanaan hak berserikat lengkap dengan segala aktivitasnya;

5. Segala bentuk intimidasi, terhadap aktivis serikat pekerja, akibat aktivitas berserikat, dihentikan segera.

Jakarta, 29 Mei 2008
Hormat Kami
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Esti Nuringdyah, S.H.
Koordinator Advokasi

Totok Yuli Yanto, S.H.
Asisten Advokasi

]]>

BANK MANDIRI DAN PERMASALAHAN

DENGAN SERIKAT PEGAWAINYA

Bank Mandiri, sebuah perusahaan BUMN yang telah go-public. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat go-public adalah di perusahaan tersebut harus terdapat Serikat Pekerja.

Di Bank Mandiri, hanya ada satu serikat pekerja yang bernama Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM). Saat ini dalam tubuh SPBM terdapat dua kepengurusan, yang satu adalah kepengurusan (pimpinan Ibu Mirisnu Viddiana yang dipilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) yang dilaksanakan di Yogyakarta pada bulan Mei 2007) dan yang satu adalah kepengurusan bentukan/intervensi dari Manajemen atau disebut Serikat Pegawai Boneka Manajemen alias Yellow Union.

Kronologis Permasalahan :

1. Bermula pada akhir bbulan Desember 2006, pegawai Bank Mandiri yang tergabung dalam SPBM mengadakan Do’a Bersama sebagai bentuk refleksi kekecewaan kepada Manajemen Bank Mandiri yang berlaku tidak adil kepada sesama pegawai. Hal ini terkait dengan pembagian saham Bank Mandiri dengan skema MSOP (Management Stock Option Program) dimana penerima MSOP adalah hanya pegawai officer (level pimpinan) dengan grade D2 keatas. Dalam kegiatan Do’a Bersama tersebut, muncul mosi tidak percaya kepada Direktur Utama Agus Martowardojo dan meminta pergantian direksi bank mandiri. http://64.203.71.11/ver1/Ekonomi/0612/20/215823.htm

2. Di bulan Maret 2007 tepatnya tanggal 27 Maret 2007, ditandatangani Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara Pegawai yang diwakili SPBM dengan Manajemen Bank Mandiri (diwakili oleh seluruh jajaran Direksi termasuk Direktur Utama Agus Martowardojo). Inti dari surat kesepahaman tersebut adalah bahwa Pegawai Pelaksana akan menerima uang apresiasi khusus diluar bonus tahunan (dengan artian, uang apresiasi yang diterima tersebut adalah tidak diperhitungkan dengan bonus tahunan). SPBM menganggap bahwa Nota Kesepahaman tersebut merupakan bentuk kompensasi kepada pegawai clerk/pelaksana yang tidak menerima saham MSOP.

3. April 2007, Manajemen Bank Mandiri membagikan uang apresiasi kepada seluruh pegawai termasuk kepada pegawai yang telah menerima jatah saham MSOP. Besarnya uang apresiasi tersebut adalah pegawai clerk menerima rata-rata 1,5 kali gaji dan pegawai officer sebesar rata-rata minimal Rp. 2,5 juta. SPBM mengucapkan terima kasih kepada manajemen yang telah memberikan uang apresiasi kepada pegawai.

4. Pada bulan Juli 2007, Manajemen Bank Mandiri membagikan bonus tahunan kepada seluruh pegawai. Pembagian bonus dibedakan antara pegawai officer (level pimpinan) dengan pegawai clerk (level pelaksana), dimana pegawai officer menerima bonus sebesar rata-rata minimal 3 kali gaji (atau rentang 3 s/d 7 kali gaji), sementara level pegawai clerk hanya menerima rata-rata maksimal 3 kali gaji. Ternyata, bonus yang diterima oleh pegawai clerk/pelaksana diperhitungkan/dikurangi dengan uang apresiasi yang diterima pada bulan April 2007. Pembagian Bonus ini diiringi dengan pemutaran video Direktur Utama yang diputar di seluruh unit kerja Bank Mandiri. Dalam video tsb. Agus Marto mengatakan bahwa Pegawai Pelaksana tidak mempunyai kontribusi dan pengaruh langsung terhadap value perusahaan. Kejadian ini menimbulkan gejolak besar di Bank Mandiri karena Manajemen telah nyata-nyata melanggar Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama sebelumnya dan merendahkan pegawai level bawah. SPBM banyak menerima keluhan-keluhan dari anggota dan pegawai. Mereka meminta SPBM melakukan langkah-langkah agar manajemen menepati janji. Banyak yang menyuarakan/menyampaikan aspirasi untuk melakukan mogok kerja atau unjuk rasa.

5. Di akhir bulan yang sama, Juli 2007, manajemen Bank Mandiri memberi kenaikan gaji kepada seluruh pegawai terkait dengan laju tingkat inflasi. Kembali manajemen menunjukkan diskriminasinya kepada pegawai, dimana pegawai officer menerima kenaikan gaji minimal 7 % s/d 19%, sementara pegawai clerk menerima kenaikan gaji maksimal 7% dan rata-rata hanya 5%. Kebijakan ini semakin mengecewakan dan memicu kemarahan pegawai clerk di seluruh unit kerja di Bank Mandiri, dan mereka meminta dan mendesak untuk segera melakukan aksi mogok kerja atau unjuk rasa.

6. Suasana kerja di Bank Mandiri semakin tidak kondusif. Gejolak untuk melakukan aksi semakin kencang. Manajemenpun dengan kekuasaannya melakukan berbagai penekanan, intimidasi dan ancaman kepada pegawai yang melakukan aksi mogok kerja atau unjuk rasa.

7. Tanggal 2 Agustus 2007, SPBM kembali menemui manajemen/dewan direksi untuk melakukan pembicaraan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sangat diskriminatif yang dilakukan manajemen. Pertemuan tersebut menemui jalan buntu dan tidak ada kesepahaman. Manajemen tetap pada keputusan dan kebijakannya.

8. Tanggal 3 Agustus 2007, DPP (Dewan Pengurus Pusat) SPBM dan didukung oleh 8 dari 10 DPW (Dewan Pengurus Wilayah) SPBM menyampaikan kepada Manajemen, bahwa SPBM akan melakukan aksi unjuk rasa jika tidak ada perubahan kebijakan dari manajemen. SPBM kemudian melakukan Rapat koordinasi dan konsolidasi persiapan aksi. Rapat (dihadiri oleh Dewan Pegawas, DPP dan DPW SPBM) memutuskan untuk melakukan unjuk rasa dan bukan mogok kerja dengan pertimbangan bahwa mogok kerja akan mengganggu operasional dan pelayanan bank mandiri. Unjuk rasa disepakati dilaksanakan pada hari libur dengan tujuan untuk tidak mengganggu operasional dan pelayanan kepada nasabah bank mandiri, yaitu hari Sabtu pada tanggal 4 Agustus 2007 dengan rute Lapangan Banteng-Kantor Meneg BUMN-Istana Wapres-Istana Presiden-Masjid Istiqal.

9. Sabtu, 4 Agustus 2007 aksi unjuk rasa Pegawai Bank Mandiri dibawah bendera SPBM dilaksanakan. Unjuk rasa yang dipimpin oeh Ketua Umum DPP SPBM Ibu Mirisnu Viddiana dihadiri oleh Ketua dan 2 anggota Dewan Pengawas, dan 8 DPW SPBM serta diikuti oleh ± 1300 orang. Beberapa pengurus inti SPBM yang pada tanggal 3 Agustus 2007 sangat vocal dan lantang untuk tetap melakukan aksi unjuk rasa tenyata tidak hadir dalam unjuk rasa dengan berbagai macam alasan pribadi. Sebagai Orator utama dalam unjuk rasa tersebut adalah Eko Yuliadi, anggota Dewan Pengawas. Unjuk rasa diliput oleh berbagai media massa baik elektronik maupun cetak. Unjuk rasa yang dikawal oleh Kepolisian tersebut berlangsung sangat tertib dan aman.

www.youtube.com/watch?v=82PPUgMYbP0

http://media-jakarta.blogspot.com/2007/12/media-jakarta-demo-karyawan-bank.html

http://www.jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan&rbrk=&id=53108&detail=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan

http://www.liputan6.com/news/?id=145569&c_id=3

http://tv.detik.com/index.php?fa=content.main&id=TURjd09EQTBOalkySXpJd01EY3ZNRGd2

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19209&cl=Berita

10. Paska aksi unjuk rasa, keadaan dan situasi kerja semakin tidak kondusif. Mandiri Club (yang diketuai oleh Bambang Ari Prasojo) sebuah organisasi di Bank Mandiri yang berkecimpung dalam kegiatan seni-budaya, olahraga dan koperasi ikut memperkeruh suasana dengan ikut intervensi keberadaan SPBM. Mandiri Club mengedarkan Surat Pernyataan kepada seluruh pegawai untuk menandatangani baik perorangan maupun kolektif surat pernyataan tersebut. Isi Surat Pernyataan tersebut berisi pernyataan antara lain : Tidak mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan SPBM, bagi yang sudah terdaftar menjadi anggota SPBM diminta untuk menarik surat kuasa pemotongan gaji untuk iuran keanggotaan SPBM dan keluar dari keanggotaan SPBM, bagi yang belum diminta untuk tidak mendaftar menjadi anggota SPBM, Mendukung sepenuhnya Manajemen Bank Mandiri. Tindakan Mandiri Club/Bambang Ari Prasojo jelas merupakan suatu bentuk tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tindak pidana Anti Serikat (Union Busting).

http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/artikel_tgp.php?aid=23088

11. Manajemen melakukan propaganda dengan menyatakan bahwa Aksi Unjuk Rasa hanya diikuti oleh sekitar 300 orang. Manajemenpun “membeli” media massa, agar tidak mempublikasikan kegiatan aksi unjuk rasa tersebut.

12. Manajemen melalui Tim Pertimbangan Kepegawaian (TPK) kemudian melakukan pemeriksaan (bukan permintaan keterangan, karena pegawai diharuskan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan) kepada ± 330 pegawai yang melakukan aksi unjuk rasa termasuk pengurus SPBM.

13. Manajemen men-skorsing (selama 3 bulan tidak boleh masuk kerja) kepada Ketua Umum SPBM Ibu Mirisnu Viddiana dan beberapa pengurus inti SPBM. Beberapa orang peserta aksi unjuk rasa juga diberi sanksi berupa surat peringatan, teguran dan observasi.

14. SPBM kemudian meminta Depnakertrans untuk menjadi mediator dalam perundingan tripartiet antara SPBM dengan Manajemen Bank Mandiri, namun Manajemen Bank Mandiri hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

15. Manajemen melakukan “pendekatan” kepada beberapa pengurus SPBM yang dianggap dapat diajak “bekerja sama” dengan manajemen dengan mengadakan pertemuan tanpa mengundang Ketua Umum DPP SPBM.

16. Dewan Pengawas yang dimotori oleh Ketuanya Desman Siahaan, menggagas untuk secepatnya dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa SPBM. 2 dari 6 orang anggota Dewan Pengawas menyatakan mundur dari kepengurusan karena tidak setuju dengan agenda pelaksanaan Munaslub tersebut. Permintaan Ketua Dewan Pengawas terkesan sangat dipaksakan dan ada indikasi terdapat tekanan dari manajemen. Dewan Pengawas memutuskan melaksanakan Munaslub tanggal 5-6 Oktober 2007 di Denpasar-Bali. Keputusan tersebut ditolak oleh DPP SPBM, dengan alasan karena pelaksanaan Munaslub dilakukan di Bulan Ramadhan dan akan mengganggu ibadah puasa. DPP SPBM meminta untuk diundur sampai selesai Bulan Ramadhan, namun Dewan Pengawas tetap memaksa untuk dilaksanakan sesuai permintaan Dewan Pengawas.

17. Munaslub akhirnya dilaksanakan pada tgl 5-6 Oktober 2007 di Denpasar Bali, dengan dihadiri seluruh pengurus DPP, DPW dan Dewan Pengawas serta dikawal oleh 7 pejabat Group Head (Jabatan 1 level dibawah Direksi). Agenda utama Munaslub (yang sarat dengan intervensi manajemen) adalah mengganti Ketua Umum DPP SPBM hasil Munas Yogyakarta, hal ini terbukti mengingat Ketua Umum dan beberapa pengurus SPBM yang dianggap tidak dapat diajak “bekerja sama” ditempatkan/menginap (di hotel Sanur) jauh terpisah dari hotel Jayakarta (Legian-Kuta) tempat pelaksanaan Munaslub. Dalam Agenda Acara Munaslub, Ketua Umum DPP SPBM Ibu Mirisnu Viddiana tidak dimintai pertanggungjawaban. Sidang dipimpim oleh Dewan Pengawas, namun di-interupsi oleh Ketua Umum SPBM yang menyatakan bersedia mundur/meletakan jabatan Ketua Umum SPBM dengan 1 syarat seluruh Dewan Pengawas mundur. Peserta sidang menyetujui syarat Ibu Mirisnu Viddiana. Peserta sidang kemudian memilih pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang Munaslub. Voting pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dan suara terbanyak jatuh pada Cahyo Syam Sasongko. Sidang ditunda oleh Pimpinan Sidang untuk melaksanakan makan sahur. Sidang dilanjutkan dan secara paksa Dewan Pengawas mengambil alih pimpinan Sidang. Terjadi kericuhan dan kegaduhan. Dewan Pengawas tetap mengetuk palu menyatakan Cahyo terpilih sebagai Ketua Umum dan langsung menutup Sidang. Cahyo menyatakan mundur menjadi Ketua Umum pada saat itu.

18. Paska Munaslub, manajemen kembali mengeluarkan surat sanksi kepada beberapa pengurus SPBM yang mendukung kepemimpinan Mirisnu Viddiana.

19. Manajemen memblokir rekening SPBM pimpinan Mirisnu Viddiana. Manajemen secara paksa mengambil alih Ruang Sekretariat SPBM dengan cara mengganti Kunci Pintu.

20. SPBM melaporkan beberapa pejabat Bank Mandiri dengan tuduhan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu tindak pidana Anti Serikat ke Mabes Polri. http://hariansib.com/2007/11/11/sp-bank-mandiri-polisikan-direksi/

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17944&cl=Berita

Berkasnya kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Kasus ini kemudian dihentikan oleh pihak Kepolisian dengan alasan tidak cukup bukti.

21.SPBM jugamelaporkan ke ILO www.tabloidportrait.com/2007/12/08/sp-bank-mandiri-lapor-ke-ilo/

22. SPBM mengadu ke DPR dan diterima oleh Komisi IX DPR http://www.dpr.go.id/artikel/artikel.php?aid=3724

23.Manajemen/AgusMartowardojo mem-PHK Ketua Umum Bank Mandiri http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18838&cl=Berita

Karena gagal menjadi Gubernur Bank Indonesia http://news.okezone.com/SP/index.php/ReadStory/2008/03/18/220/92692/dibalik-skandal-pencalonan-agus-martowardojo-sebagai-gubernur-bi

]]> http://spbankmandiri.wordpress.com/2008/08/09/masalah1/feed/ 0 pegawaibm logo_bm_baru logo_bm_lama logo-spbm